k'
Banda Aceh (Aentenews) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus mengintensifkan pemeriksaan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian guna memastikan obat yang beredar serta digunakan masyarakat aman, berkhasiat, bermutu, dan legal.
Periode Januari-September 2026, BBPOM Aceh telah memeriksa 146 sarana, yang meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten (IFK), rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, serta fasilitas lainnya.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan obat, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pendistribusian hingga penyerahan kepada masyarakat, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala BBPOM Aceh, Riyanto di Banda Aceh, Jumat, menyebutkan dari 146 sarana yang diperiksa, sebanyak 129 memenuhi ketentuan (MK), dan 17 belum memenuhi ketentuan (TMK). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan obat di seluruh rantai distribusi dan pelayanan kefarmasian.
Sebagai tindak lanjut, ujar dia BBPOM Aceh menerbitkan surat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa, baik yang telah memenuhi ketentuan maupun yang masih memerlukan perbaikan.
Sarana diminta menindaklanjuti temuan melalui mekanisme Corrective and Preventive Action (CAPA), yaitu tindakan perbaikan dan pencegahan agar ketidaksesuaian dapat ditangani serta tidak terulang kembali.
Pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan dan pencatatan temuan, namun diarahkan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan fasilitas pelayanan kefarmasian, serta memastikan pengelolaan obat dilakukan secara bertanggung jawab.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, petugas inspeksi BBPOM Aceh juga berkoordinasi dengan lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat.
"Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan obat, mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta mendorong penerapan ketentuan pengelolaan obat secara konsisten," kata Riyanto.
Kolaborasi antara BBPOM Aceh dan pemangku kepentingan terkait diharapkan mampu membangun sistem pengawasan yang semakin kuat, mulai dari jalur distribusi hingga fasilitas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.