Nurul menambahkan, apabila pelapor telah menyampaikan informasi tersebut kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan, seharusnya informasi tersebut dapat diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Namun, hingga saat ini, pihaknya belum menerima pemberitahuan maupun laporan resmi yang berkaitan dengan unggahan tersebut.
"WNI ilegal tetap menjadi tanggung jawab negara, tetapi mereka tetap melapor. Kami tetap berkoordinasi, biasanya P2MI yang menerima laporan, atau kami share ke desk perlindungan imigran Indonesia. Dari P2MI akan berkoordinasi dengan pihak Korea, di situlah titik alurnya bertemu," jelasnya.
Ia menuturkan, terkait ada atau tidaknya laporan yang telah disampaikan, hal tersebut masih akan dikonfirmasi melalui koordinasi antara P2MI dan perwakilan Indonesia di Korea Selatan.
Informasi mengenai dugaan TPPO tersebut sebelumnya beredar melalui unggahan di media sosial Instagram. Akun @Kioyyx_ yang mengaku sebagai WNI dan tinggal di Jeju menyampaikan dugaan perdagangan manusia yang disebut terjadi di wilayah Seogwipo.
Dalam unggahannya, pemilik akun meminta bantuan masyarakat untuk mengetahui instansi atau pihak yang dapat dihubungi guna melaporkan dugaan tersebut. Ia juga meminta pihak yang mengetahui saluran pelaporan, termasuk aparat kepolisian, untuk menghubunginya melalui pesan langsung (direct message/DM).
Pemilik akun mengklaim telah menyampaikan laporan kepada Kantor Imigrasi Jeju melalui surat elektronik (email). Menurut pengakuannya, laporan tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai antrean.
Ia juga mengaku telah menghubungi KBRI di Korea Selatan. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, pelaporan terkait tindak pidana harus dilakukan oleh korban secara langsung kepada Kantor Polisi Seogwipo.
