"Saya juga berharap dan kembali menitipkan masyarakat Kabupaten Gayo Lues dapat diberdayakan. Barangkali bisa untuk tukang, untuk gali fondasi dan lain-lain sebagainya. Tentu ini sesuai dengan kemampuan dari tukang-tukang yang ada di lokal ini," ujarnya.
Seperti contoh, anggaran Rp600 Miliar lebih untuk proyek infrastruktur pemulihan bencana jangan lewat begitu saja. Bupati menyebut total nilai empat paket pembangunan huntap di Gayo Lues mencapai sekitar Rp600 miliar lebih. Karena itu, menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal akan memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi pascabencana.
"Ini sangat berpengaruh. Artinya mungkin ada sekitar Rp600 miliar lebih. Jadi ini kalau kita juga melibatkan masyarakat lokal, ini akan sangat membantu pemulihan ekonomi masyarakat kita," tegasnya.
Bupati kemudian menyinggung pengalaman pembangunan hunian sementara (huntara) sebelumnya. Saat itu, pemerintah daerah mendorong agar pekerjaan dapat dikerjakan oleh vendor dan masyarakat lokal.
Ia mencontohkan pembangunan huntara di Agusen, di mana masyarakat setempat banyak terlibat sebagai pekerja. Menurutnya, pola tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena penghasilan dari pekerjaan pembangunan dapat mengalir berputar di tengah masyarakat.
Bupati juga mengungkapkan bahwa salah satu pelaksana pembangunan huntap telah menyampaikan rencana melibatkan sekitar 50 persen pekerja dari masyarakat lokal dan diharapkan komitmen tersebut dapat diterapkan oleh seluruh penyedia jasa yang mengerjakan paket huntap di Gayo Lues.
Tidak hanya pekerja lokal yang diberdayakan dalam pembangunan huntap atau proyek fisik lainnya, melainkan juga membuka peluang kepada pengusaha lokal menjadi mitra bagi vendor pelaksana proyek.
Sebelumnya, Kasatker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Provinsi Aceh, Riki Hidayat, dalam rapat tersebut juga meminta penyedia jasa memperhatikan kualitas, ketepatan waktu, kesiapan sumber daya, material, peralatan, serta keselamatan konstruksi.
