Aceh Tenggara (Aentenews) - Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, mempercepat pembangunan Jembatan Lawe Kulok di Kecamatan Lawe Bulan untuk memulihkan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana banjir.
Pemkab Aceh Tenggara menyatakan, hingga 8 Oktober 2026, progres fisik pembangunan jembatan telah mencapai 57 persen dan ditargetkan rampung pada 13 Desember 2026.
Pekerjaan pembangunan jembatan senilai Rp1,6 miliar tersebut dibiayai melalui bantuan keuangan khusus antardaerah. Penanganan mencakup peninggian lantai jembatan hingga tiga meter serta penguatan struktur sepanjang 10 meter dan lebar tujuh meter, dengan kapasitas beban mencapai 30 ton.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Tenggara, Sadli, mengatakan konstruksi jembatan dirancang lebih tinggi dari permukaan sungai untuk mengantisipasi dampak luapan saat musim penghujan.
“Jadi dengan adanya ketinggian jembatan ini, mudah-mudahan aman dari luapan sungai,” kata Sadli saat meninjau lokasi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Kamis (8/10/2026).
Pembangunan yang dimulai pada Juli 2026 tersebut terus dipacu menjelang puncak musim hujan. Selain meningkatkan keamanan, kembalinya fungsi jembatan diharapkan memastikan pergerakan orang dan barang tidak lagi terganggu ketika debit sungai meningkat.
Percepatan pembangunan jembatan berjalan bersamaan dengan peningkatan pemanfaatan anggaran pemulihan bencana. Realisasi tambahan Transfer ke Daerah Aceh Tenggara mencapai Rp4,1 miliar atau 50,69 persen dari pagu Rp8,2 miliar.
Sementara, bantuan keuangan antardaerah terealisasi Rp1,03 miliar atau 29,64 persen dari pagu Rp3,5 miliar, sedangkan serapan Dana Otonomi Khusus Aceh Rp54,9 juta atau 5 persen dari pagu Rp1,09 miliar.
Bupati Aceh Tenggara H.M. Salim Fakhry menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk mempercepat konversi anggaran menjadi pekerjaan yang manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Pemerintah kabupaten menargetkan realisasi anggaran, terutama tambahan TKD, dapat dituntaskan sebelum 15 Desember 2026.
“Saya sebagai bupati harus bertanggung jawab. Ini insyaallah sebelum 15 Desember, kalau bisa November ini sudah terealisasi 100 persen. Tadi sudah saya minta kepada Pak Sekda dan OPD terkait untuk serius mengevaluasi kembali OPD yang menerima anggaran dari sumber dana TKD tersebut,” kata Salim.
Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Satgas PRR, Imran, mendorong percepatan pekerjaan disertai penyelarasan data program dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah mitigasi juga perlu diperkuat karena curah hujan diperkirakan meningkat hingga mencapai puncaknya pada November dan Desember.
“Aceh ini akan mulai hujan dari Oktober, mengalami puncaknya pada November dan Desember, serta berakhir nanti pada Februari. Tentunya harus ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah sehingga masalah bencana alam hidrometeorologi ini tidak terulang lagi,” ujar Imran
