Selain bantuan langsung, pemerintah mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi. Anggaran Rp11,2 miliar juga disiapkan bagi kegiatan pemberdayaan 12.350 UMKM dan wirausaha terdampak, sedangkan Rp3,6 miliar dialokasikan untuk layanan Klinik UMKM Bangkit.
Program pemulihan dirancang berlanjut hingga 2028 dengan total anggaran sekitar Rp1,26 triliun. Pada 2027, pemerintah merencanakan dukungan Rp622,62 miliar bagi 215.026 UMKM, sementara alokasi 2028 mencapai Rp21,84 miliar bagi 11.618 UMKM.
Pelaksanaan secara bertahap diharapkan memastikan bantuan tidak hanya meringankan beban awal, tetapi juga membantu pelaku UMKM mempertahankan keberlangsungan usahanya. Pendampingan diperlukan agar bantuan dapat berkembang menjadi kegiatan produktif dan menghidupkan kembali perekonomian lokal.
Maman menegaskan pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera akan terus mendampingi ketiga provinsi selama proses pemulihan ekonomi berlangsung. Pengawalan tersebut diarahkan agar pelaku usaha terdampak tidak tertinggal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi kami berdasarkan petunjuk dan arahan serta perintah dari Pak Presiden harus selalu hadir mendampingi tiga provinsi ini dalam hal pemulihan ekonomi,” kata Maman.
Aentenews by Ampelsa
