Foto ilustrasi. UMKM Pasar Al Mahirah. Aentenes Foto/Ampelsa
Jakarta (Aentenews) - Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran Rp618,87 miliar pada 2026 untuk pemulihan 212.386 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar dapat kembali berproduksi, memperoleh penghasilan, dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemulihan ekonomi harus menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana. Menurutnya, kehadiran pemerintah tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi perlu berlanjut hingga masyarakat mampu menjalankan kembali usahanya.
“Bantuan, support, dukungan kepada tiga provinsi ini jangan hanya selesai di awal saja, tetapi kita harus fokus juga sampai ke tataran pemulihan ekonomi,” kata Maman.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan bantuan permodalan dan restrukturisasi kredit kepada UMKM yang terhubung dengan layanan perbankan. Pada 2026, penanganan akan diperluas dengan menjangkau pelaku usaha terdampak yang belum memiliki akses terhadap perbankan.
“Banyak juga UMKM yang belum terakses di perbankan. Inilah nanti yang akan kita tangani pada tahun 2026, dianggarkan kurang lebih sebesar Rp618 miliar,” ujar Maman dalam rapat koordinasi secara hibrida dengan pemerintah daerah terdampak bencana.
Dukungan pemulihan tersebut akan diberikan melalui sejumlah skema. Bantuan Presiden menjadi instrumen utama untuk membantu UMKM terdampak memulai kembali kegiatan usaha, didukung pengadaan alat produksi, program pemberdayaan, serta pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit.
