Jakarta (Aentenews) - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mendorong jajarannya untuk semakin memperkuat perlindungan hutan dan pengelolaannya, menyusul apresiasi dunia dalam tata kelola hutan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
“Kita berterimakasih, dan tentu saja apresiasi ini sebagai wujud dari kinerja tata kelola hutan yang baik di Aceh,” kata Gubernur Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman di Banda Aceh, Rabu (12/8).
Pemerintah Aceh, kata Ampon Man, memasuki fase baru dalam penguatan tata kelola hutan dan pembiayaan iklim setelah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) menandatangani kerja sama pengelolaan dana Results-Based Payment (RBP) REDD+ untuk Aceh.
Penandatanganan kerja sama oleh Direktur Yayasan PETAI, Dr Masrizal Saraan, dengan Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH dan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Jakarta, pada 12 Agustus 2026.
Dari Pemerintah Aceh hadir Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Irza mewakili Gubernur Aceh, didampingi empat Staf Khusus Gubernur Aceh, yaitu Ermiadi Abdulrahman, Dahlan Jamaluddin, Falevi Kirani, dan Syafrizal.
Aceh memperoleh alokasi sekitar Rp27 miliar yang merupakan bagian dari pendanaan RBP REDD+ Indonesia melalui Green Climate Fund (GCF), yang diberikan sebagai pengakuan atas capaian Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
“Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pendanaan hibah RBP REDD+ yang menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola dan kelestarian hutan Aceh,” kata Ampon Man.
