Menelusuri penyebab kelangkaan BBM, kata Nurlis, Pemerintah Aceh juga sudah melakukan Sidak Pengendalian Distribusi BBM di wilayah Kota Banda Aceh pada Kamis (30 Juli 2026). Sidak ini Pemerintah Aceh (Dinas ESDM dan Disperindag serta Biro Perekonomian Seta Aceh) melibatkan tim dari Polda Aceh.
Saat sidak di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, pemeriksaan data stok ketersedian BBM masih tersedia dan pengisian berjalan dengan lancer. Tetapi ditemukan juga beberapa kendaraan yang menunjukkan QR Barcode Subsidi Tepat Guna yang tidak sesuai dengan nomor polisi.
“Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan, ketika petugas sampai ke SPBU malah banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrian pengisian konsumen,” kata Nurlis. “Seluruh temuan ini didata dan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya.”
Sementara, PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa Stok BBM masih dalam batas aman. “Pertamina berjanji terus melakukan angkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada Masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman, dan memiliki stok yang cukup. Begitu juga dengan LPG tabung 3 Kg, disebutkan masih aman,” kata Nurlis.
Sejauh ini, kata Nurlis, belum terdapat data maupun fakta yang dapat membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan distribusi BBM dan semen di Aceh. “Komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistic. Sedangkan BBM, penyalurannya dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina,” kata Nurlis.
Pemerintah Aceh terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan, distribusi, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. “Memperkuat pengawasan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor agar setiap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sedini mungkin.”
Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan menyampaikan informasi atau laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. “Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait,” kata Nurlis.//Redaksi.
