Alat berat mengangkat lumpur dampak akibat sedimentasi pascabencana banjir di Sungai Meureudu, kabupten Pidie Jaya, Aceh Rabu (29/4/2026). Pemerintah Aceh memperpanjang status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana banjir hingga akhir Juli 2026 dengan fokus penuntasan infrastruktur jalan, jembatan, sungai, penyediaan lahan untuk huntap dan beberapa poin penting lainnya melalui kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Aentenews by Ampelsa.
Pidie Jaya (Aentenews) - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mempercepat normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu yang terdampak banjir November 2025 untuk membuka kembali akses melaut bagi para nelayan.
Dukungan anggaran tahap awal untuk pekerjaan tersebut berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37 miliar. Alokasi tambahan sekitar Rp50 miliar direncanakan tersedia pada akhir Agustus guna melanjutkan dan menuntaskan normalisasi muara.
Normalisasi mencakup pengerukan muara sepanjang 500 meter hingga kedalaman sekitar empat meter. Jalur sisi kiri ditargetkan mulai dapat dilalui kapal nelayan pada Agustus, sedangkan keseluruhan pekerjaan diharapkan selesai pada November 2026.
Pendangkalan akibat timbunan lumpur pascabencana hidrometeorologi November 2025 telah menyulitkan kapal nelayan melewati muara. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga memengaruhi mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan pengerukan sisi kiri menjadi langkah taktis agar akses nelayan dapat segera dipulihkan, sementara pekerjaan di bagian muara lainnya terus berjalan.
Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut,” kata Sibral saat meninjau normalisasi muara Krueng Meureudu, Sabtu (15/8/2026).
