Jawa Barat (Aentenews) - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong penguatan produksi dan distribusi Al-Qur’an sebagai salah satu upaya menekan angka buta aksara Al-Qur’an di Indonesia
“Ketersediaan Al-Qur’an yang memadai dan mudah diakses masyarakat perlu didukung dengan kolaborasi lintas lembaga,” kata Hidayat Nur Wahid saat meninjau Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026).
Hidayat merujuk hasil riset Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) yang menunjukkan masih tingginya angka masyarakat yang belum mampu membaca Al-Qur’an, yakni mencapai 72 persen. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui pembelajaran, tetapi juga harus ditunjang dengan ketersediaan sarana yang memadai.
Ia menilai negara memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan Al-Qur’an sebagai bagian dari dukungan terhadap kehidupan beragama masyarakat. Karena itu, perlunya dorongan Kementerian Agama mencari terobosan untuk meningkatkan kapasitas produksi, termasuk melalui pengadaan mesin cetak baru.
Menurut Legislator Fraksi PKS itu, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kebijakan efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya memperluas ketersediaan Al-Qur’an.
Pemerintah, kata dia, dapat membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga dan mitra, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maupun lembaga zakat lainnya.
“APBN sekarang kondisinya sedang efisiensi, tetapi nanti kita dorong melalui BAZNAS, BPKH atau mitra yang lain. Negara harus bisa melakukan koordinasi secara maksimal,” tegasnya.