Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi. (Foto: Dok. Seaforces.org)
Padang (Aentenews) - Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi meminta rencana pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi diikuti dengan perhitungan biaya operasional yang matang serta pemanfaatan teknologi bagi penguatan industri pertahanan nasional. Menurut Mulyadi, keberadaan kapal induk tersebut relevan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.
Namun, manfaat strategis itu perlu diperhitungkan bersama kebutuhan anggaran untuk memastikan kapal dapat beroperasi secara optimal.
“Yang penting waktu itu saya ingatkan, jangan sampai beban operasional ini terlalu besar. Kita belum tahu persis, karena kapal ini direnovasi, di-upgrade, disenjatai, dan direhab, sehingga kapalnya optimal dan berangkat dari Italia ke Indonesia,” kata Mulyadi dalam keterangan pers di Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II, Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).
Legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut mengingatkan, skema hibah tidak serta-merta membuat Indonesia terbebas dari pengeluaran. Pemerintah tetap membutuhkan anggaran untuk retrofit dan berbagai penyesuaian agar kapal sesuai dengan kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut.
Hal tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian dalam pembahasan Komisi I DPR RI bersama pemerintah. Pada 20 Juli 2026, Komisi I menyetujui penerimaan hibah Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia senilai 54,02 juta euro. Dalam persetujuan tersebut, Komisi I turut memberikan catatan terkait kesiapan operasional, keberlanjutan anggaran, hingga transfer teknologi bagi TNI dan industri pertahanan nasional.
“Walaupun dalam pelaksanaannya hibah itu bukan tidak ada biaya. Justru kita cukup besar biayanya supaya dia layak lagi untuk dioperasikan,” ujar Mulyadi.
