Foto Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Jakarta (Aentenews) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pemerintah memperkuat operasi satgas darat sebagai ujung tombak utama dalam menghadapi puncak risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi berlangsung pada Agustus-November 2026.
Penguatan operasi satgas darat itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan dihadiri Kepala BNPB, Suharyanto di di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Rapat koordinasi turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Polri, dan TNI.
Rakor membahas perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah sekaligus memperkuat langkah antisipasi menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko tinggi karhutla meluas terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan pemantauan, pencegahan dan kesiapsiagaan, khususnya di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas tercatat sekitar 48.889,69 hektare. Luasan terbesar berada di Kalimantan Barat sekitar 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.
