Selain itu, rapat koordinasi tersebut turut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Staf Presiden AM Putranto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perum BULOG Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.
Dalam paparannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa fenomena El Nino yang diprediksi mulai berkembang pada pertengahan 2026 dan mencapai puncaknya pada akhir tahun hingga awal 2027 berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering, khususnya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BNPB telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, antara lain melalui optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, pengembangan jaringan pipanisasi air bersih sebagai solusi penyediaan air jangka panjang, penguatan kapasitas daerah melalui dukungan sarana dan prasarana kebencanaan, serta memastikan kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Hingga saat ini, BNPB telah membangun 109 titik sumur bor di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, BNPB juga telah mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih di Kabupaten Magelang sepanjang 33,7 kilometer, Kabupaten Gayo Lues sepanjang 12 kilometer, serta di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari upaya mitigasi struktural dan penguatan ketahanan air masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino.. Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Selain upaya mitigasi kekeringan, BNPB juga terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan melalui dukungan operasi udara, Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi di enam provinsi prioritas rawan karhutla. BNPB menekankan bahwa mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan karhutla harus terus ditingkatkan agar kejadian kabut asap lintas batas seperti yang terjadi pada tahun 2015 tidak terulang kembali.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah dengan upaya mitigasi dampak fenomena El Nino, mengingat potensi gangguan terhadap produksi pangan dan distribusi komoditas strategis yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
BNPB mengimbau seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memantau informasi resmi pemerintah terkait perkembangan kondisi iklim dan potensi bencana di wilayah masing-masing.
