Dalam rapat itu, sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kepada Mendagri kondisi terkini di daerah masing-masing.
Hal itu meliputi aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses, hingga kondisi ekonomi.
Mendagri menekankan, saat ini pemerintah dengan melibatkan kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya terus bekerja keras untuk pemulihan pascabencana.
Melalui data yang diperoleh pada rapat ini, tambah dia, pemerintah akan melakukan intervensi melalui langkah-langkah teknis dan setidaknya, terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah, di antaranya normal, mendekati normal, dan belum normal.
“Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normalitas.
"Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, setidaknya terdapat lima variabel dalam mengukur normalitas suatu daerah pascabencana. Hal ini meliputi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik yang berlangsung normal, akses jalan yang dapat dilalui masyarakat, geliat perekonomian masyarakat, serta rumah ibadah yang dapat difungsikan dengan baik.
Mendagri menambahkan, selain menjadi acuan strategi pemulihan, data ini juga akan disampaikan kepada jajaran kementerian/lembaga terkait pada rapat lanjutan yang akan digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
