Kendala kedua yang sering ditemui, saat pembangunan jembatan perintis terhambat perizinan penggunaan lahan warga. Dana yang di anggarkan oleh pemerintah pusat untuk Pembangunan jembatan printis hanya untuk pembelian material dan Pembangunan jembatan namun tidak termasuk biaya pembebasan lahan.
“Kadang-kadang ada beberapa titik seperti Tripe Jaya dan Pining kita terkendala terkait perizinan lahan dari warga itu sendiri, ada yang mau dan ada yang tidak mau lahannya digunakan untuk dibangunkan jembatan,” Ujarnya.
Bukan hanya di dua titik tersebut, Dandim juga mengatakan persoalan serupa juga terjadi di wilayah Penggalangan, Blangkejeren. Ada yang sudah dikerjakan berupa penggalian pondasi, namun ketika sedang dikerjakan ada yang tidak bersedia sehingga dibatalkan.
“Karena kita mengutamakan hak-haknya masyarakat, kita juga tidak mau memaksakan. Apa yang menjadi tugas-tugas kita ini untuk dipaksakan kepada warga untuk menerima,” Ujarnya.
Dandim mengatakan, ika ada warga yang tidak setuju, pihaknya akan mundur dan mencari lokasi lain yang sudah mendapat persetujuan warga lahannya digunakan untuk lokasi pembangunan jembatan.
Meski menghadapi berbagai kendala, Dandim memastikan pembangunan jembatan tetap dilanjutkan. Dukungan tambahan dari personel Yonzipur dan Yon TP menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pengerjaan di wilayah dengan medan sulit khususnya di Gayo Lues.
Dandim menegaskan, TNI juga tidak akan memaksakan pembangunan apabila pemilik lahan yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan jembatan tidak memberikan persetujuan.
Aentenews by Ampelsa