Bener Meriah (Aentenews) - Setelah jembatan Enang Enang selesai dibangun dengan anggaran Rp1 miliar dari dana swadaya masyarakat di Kabupaten Bener Meriah, mengundang respon dari berbagai pihak, termasuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera yang menyatakan akan memperkuat struktur jembatan tersebut.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera memastikan akan memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Langkah tersebut menjadi respons cepat atas aspirasi warga yang sebelumnya bergotong royong memperbaiki akses jembatan secaraswadaya demi mempertahankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas sehari-hari pasca bencana banjir November 2025.
Setelah delapan bulan pasca bencana alam banjir yang menghancurkan fasilitas jalan jembatan, dan pemukiman warga berdampak pada akses jalan lumpuh, akhirnya Kamis (2/7/2026) jembatan Enang Enang selesai dibangun dari hasil swadaya masyarakat, karena warga berharap pembangunan dari pemerintah tak kunjung terealisasi.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyepakati tiga langkah utama dalam penanganan kawasan tersebut, yakni memperlebar jalan alternatif melalui Simpang Werlah, membangun jembatan permanen baru sebagai solusi jangka panjang, serta memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang agar tetap dapat difungsikan secara terbatas selama masa transisi.
"Kita sudah sepakat. pertama, jalan alternatif Werlah akan diperlebar dan diperbaiki oleh Balai PU. Kedua, jembatan permanen akan tetap dibangun oleh Kementerian PU karena memang penting untuk masyarakat Tanah Gayo. Ketiga, Jembatan Enang-Enang tetap difungsikan, tetapi akan diperkuat dan dipelajari lagi struktur teknisnya oleh Balai PU. Saya akan terus memonitor perkembangannya," ujar Tito saat kunjungan ke Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Selasa (7/7/2026).
Menurut Tito, keputusan mempertahankan fungsi Jembatan Enang-Enang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Jalan tersebut merupakan akses tercepat menuju pusat aktivitas warga. Jika harus memutar melalui jalur lain, masyarakat harus menempuh jarak yang lebih jauh dengan biaya transportasi yang meningkat. Namun demikian, pemerintah tetap mengedepankan aspek keselamatan sehingga kendaraan bertonase besar untuk sementara tidak diperbolehkan melintas hingga hasil kajian teknis selesai.
