Dukungan bagi tenaga pendidik menyasar 90.962 guru dengan alokasi Rp122,95 miliar. Bentuk dukungannya meliputi insentif, pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta pelatihan psikososial agar guru lebih siap mendampingi peserta didik selama masa pemulihan.
Pada sisi fasilitas, revitalisasi mencakup 3.132 sekolah dengan alokasi Rp3,03 triliun. Bantuan biaya operasional pemulihan diberikan kepada 822 sekolah. Sekolah yang progres pekerjaan fisiknya masih di bawah 50 persen akan mendapat pendampingan sesuai kendala di masing-masing lokasi.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp786,43 miliar untuk pemenuhan sarana pendidikan. Dari program tersebut, sebanyak 470.235 paket bantuan senilai Rp688,8 miliar telah direalisasikan, antara lain berupa meja dan kursi, peralatan laboratorium, serta buku pelajaran. Penyaluran berikutnya terus dikawal agar kebutuhan belajar tiba tepat waktu dan tepat sasaran.
Bagi peserta didik, anggaran PIP sebesar Rp1,15 triliun disiapkan untuk lebih dari 1,57 juta penerima. Bantuan ini ditujukan untuk membantu siswa melanjutkan pendidikan di tengah pemulihan keluarga dan sekolah mereka.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada Oktober 2026 juga menjadi perhatian, termasuk bagi siswa yang belum dapat mengikuti ujian di sekolah asalnya.
“Kami sudah melakukan pendataan dan memastikan bahwa murid-murid SMA dan sederajat nanti dapat mengikuti TKA dengan sebaik-baiknya, baik yang diselenggarakan di sekolah sendiri maupun yang menumpang di sekolah lainnya,” katanya.
Di tengah kemajuan tersebut, sebanyak 97 sekolah masih membutuhkan relokasi karena lokasi sebelumnya terdampak banjir atau longsor, kehilangan lahan, maupun berada di kawasan rawan. Satgas PRR akan mengawal koordinasi pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan ketersediaan lahan sesuai ketentuan.
Pemulihan akses menuju sekolah turut menjadi bagian dari pengawalan. Titik jalan yang rusak dan menghambat perjalanan siswa serta guru akan diidentifikasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah.