Selain mengoptimalkan anggaran pemerintah pusat, KKP mendorong sinergi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Pembagian lokasi dan sumber pembiayaan diperlukan agar rehabilitasi tambak dapat dilaksanakan lebih cepat tanpa terjadi tumpang tindih program.
“Penting untuk menyinergikan dan menyinkronkan anggaran yang tersedia di pusat dan daerah, baik melalui tambahan TKD maupun sumber anggaran daerah lainnya. Contohnya, seperti di Aceh, anggaran TKD itu dialokasikan rehabilitasi saluran irigasi. Kalau tidak salah total sepanjang 100 kilometer. Sementara Sumbar, TKD dialokasikan untuk merehab kolam. Jadi, kami berbagi lokasi," ujar Enggar.
Pemulihan tambak tidak hanya mencakup perbaikan fisik. KKP juga menyalurkan bantuan benih dan pakan serta menyiapkan pendampingan bagi petambak hingga memasuki masa panen..
Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Utara diproyeksikan menjadi wilayah pertama yang melaksanakan panen pada November 2026. Wilayah lainnya akan menyusul secara bertahap seiring proses rehabilitasi.
“Tentunya kami di lapangan sebagai ujung tombak didampingi petambak, didampingi penyuluh, yang ada di masing-masing kabupaten kota, bagaimana mendampingi agar bisa sampai panen dari Agustus. Jadi, November kemungkinan sudah ada yang panen seperti di Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Utara,,” tutur Enggar.
Sebagai tindak lanjut, KKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membenahi saluran irigasi pendukung. Ketersediaan dan kelancaran suplai air menjadi salah satu faktor penting agar tambak yang telah direhabilitasi dapat kembali produktif.
"Untuk masalah irigasi ini ada di PU. Kami akan segera berkoordinasi agar para petambak bisa segera kembali bisa merawat tambak, dan punya sumber penghasilan," kata Enggar.
Aentenews by Ampelsa.