Penanganan Bencana dan Dukungan Operasional
Terkait situasi tanggap darurat, BNPB mengerahkan sumber daya secara masif, meliputi personel, alat berat, kendaraan, hingga dukungan udara berupa helikopter untuk distribusi logistik dan operasi kemanusiaan.
Sebagai contoh, pada penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra, BNPB mencatat jutaan jiwa terdampak dengan kerusakan infrastruktur yang luas, termasuk jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Distribusi logistik dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi.
Dalam fase pascabencana, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Pembangunan hunian sementara (huntara) terus dilakukan dengan capaian puluhan ribu unit di berbagai provinsi terdampak. Sejalan dengan pembangunan huntara, proses pembangunan hunian tetap (huntap) juga secara simultan mulai dikerjakan sebagai upaya percepatan penanganan.
Selain itu, BNPB juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) serta bantuan logistik guna memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
Kolaborasi penanggulangan bencana dilakukan melalui sinergi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kolaborasi ini mencakup seluruh siklus bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Semua sekarang sudah harus mulai memahami pentingnya sinergi dari berbagai pemangku kepentingan dalam hal penanggulangan bencana, dengan begitu kita dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia," kata Suharyanto.
"Salah satu sinergi nyata, BNPB bersama TNI telah berhasil membangun gudang logistik di Sinak dan Agandugume di Papua, sekarang warga disana sudah tidak lagi khawatir lagi apabila cuaca ekstrem yang bisa menyebabkan gagal panen, alhamdulillah ini sangat berguna disana," tambah Suharyanto.