Banda Aceh (Aentenews) - Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Aceh, Hasan Dibangka, menilai penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh membutuhkan komando yang kuat dan terpusat langsung di bawah Presiden agar seluruh potensi kementerian dan lembaga dapat digerakkan secara maksimal.
Forum PRB Aceh menilai penanganan bencana saat ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat hambatan administratif dan teknis, termasuk persoalan perizinan serta lemahnya koordinasi lintas sektor.
Karena itu, ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk satu kementerian sebagai leading sector untuk mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam penanganan bencana di Aceh.
“Kami melihat, meskipun status bencana nasional tidak ditetapkan, proses penanganannya harus dilakukan secara nasional. Energi kementerian harus digerakkan di bawah satu komando Presiden, sehingga semua pihak tunduk dan bergerak cepat,” ujar Hasan Dibangka di Banda Aceh, Senin.
Lebih lanjut, Hasan juga menegaskan pentingnya membuka ruang bagi keterlibatan pihak luar, termasuk bantuan internasional, apabila hal tersebut dapat mempercepat proses pemulihan Aceh.
Menurutnya, penerimaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri tidak akan mengurangi harga diri bangsa, justru mencerminkan nilai kemanusiaan dan kecintaan Aceh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Bantuan dari luar jangan ditolak. Aceh sangat mencintai Indonesia. Ini murni soal kemanusiaan,” katanya.
Berdasarkan evaluasi langsung di lapangan, Forum PRB Aceh menilai persoalan utama saat ini bukan semata kekurangan logistik, melainkan hambatan distribusi. Hasan mengungkapkan pengalamannya saat baru kembali dari Aceh Utara, di mana masih banyak masyarakat mengeluhkan belum menerima bantuan, sementara di posko-posko justru terdapat logistik yang tertahan.