Pada tingkat kabupaten/kota, realisasi gabungan mencapai Rp253,41 miliar atau 30,63 persen dari pagu Rp827,26 miliar. Pemerintah Aceh mendorong setiap daerah memetakan kegiatan yang masih terkendala serta menetapkan target penyelesaian hingga akhir tahun anggaran.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Muhammad Fadhil mengatakan skema percepatan telah disiapkan seiring pembentukan Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) daerah. Salah satu langkahnya ialah menyiapkan aplikasi khusus untuk memantau perkembangan realisasi setiap hari.
Pendampingan juga akan diperkuat melalui pengerahan petugas Pengendalian dan Percepatan Kegiatan atau P2K ke daerah dengan realisasi rendah. Petugas tersebut akan membantu mengidentifikasi hambatan administrasi, pengadaan, pelaksanaan fisik, dan pelaporan.
“Kami melakukan percepatan-percepatan secara ad hoc. Kami punya P2K untuk mengejar realisasi anggaran reguler APBA dan juga kabupaten, serta tambahan tugas lainnya terkait penanganan bencana ini,” kata Fadhil.
Upaya Pemerintah Aceh tersebut diperkuat melalui monitoring dan evaluasi bersama Satgas PRR Pascabencana Sumatera. Hasil evaluasi perkembangan realisasi pada 18–25 September menunjukkan penyerapan perlu bergerak lebih cepat mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.
Aentenews by Ampelsa.
