Wagub Aceh Fadhulullah (kanan) dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) pada Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, di Jakrata, Selasa (15/9).Foto Dok Biro Adpim Setda Aceh.
Jakarta (Aentenews) - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhulullah, menyampaikan enam isu strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara terkoordinasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Salah satunya adalah terkait Tanah Blang Padang. Pemerintah Aceh mengharapkan adanya kepastian mengenai status dan pemanfaatan tanah tersebut, mengingat Blang Padang memiliki nilai historis dan strategis bagi Aceh.
“Kami mengharapkan kepastian status dan pemanfaatan Tanah Blang Padang sebagai aset yang memiliki nilai historis dan strategis bagi Aceh, melalui penyelesaian yang transparan, terkoordinasi, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Dek Fadh.
Hal tersebut disampaikan Wagub Aceh dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, Selasa (15/9).
Selain itu, Fadhulullah atau sapaan akrab Dek Fadh menyampaikan kebutuhan penyediaan lahan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap), khususnya di Aceh Tamiang.
Menurutnya, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan huntap bagi masyarakat.
