Kendati demikian, Ampon Man mengakui, bahwa perjalanan perdamaian ini tidaklah semulus harapan. Di satu sisi pembangunan Aceh berjalan dengan baik yang dikuatkan dengan sistem politik baru yang lahir di Aceh. “Seperti keberadaan lembaga wali nanggroe, dan juga adanya partai politik lokal, dan dana otonomi khusus,” katanya.
Di sisi lain, kata Ampon Man, dinamika politik antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh juga terjadi. Begitu juga berbagai persoalan politik lokal di Aceh ikut mewarnainya. “Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” kata Ampon Man.
Persoalan yang paling mendasar sekarang ini, Ampon Man menambahkan, adalah bukan hanya sekedar seremonial memperingati Hari Damai Aceh.
“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sedang kita tunggu hasilnya. Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujarnya. //Redaksi.
