Banda Aceh (Aentenews) - Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina (persero) agar mengevaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di provinsi ujung palin barat Indonesia itu.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan evaluasi itu yang harus dilakukan mulai dari pengaturan antrean, optimalisasi pelayanan pengisian BBM, memastikan kecukupan stok pada seluruh jaringan distribusi, hingga memperkuat pengawasan terhadap SPBU dan pangkalan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama antara Pemerintah Aceh dengan pihak PT Pertamina Patra Niaga di Banda Aceh, kemarin.
PT Pertamina Patra Niaga juga diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan operasional SPBU melalui penambahan operator pada setiap dispenser/nozzle, khususnya pada jam-jam sibuk, guna meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, mempercepat proses pengisian BBM bersubsidi, serta mengurangi antrean kendaraan di SPBU, serta memastikan antrean tidak meluas hingga mengganggu kelancaran lalu lintas maupun aktivitas fasilitas umum dan pusat pelayanan masyarakat di sekitar SPBU.
Secara berkala, Pertamina juga diminta menyampaikan laporan kepada Pemerintah Aceh mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg sesuai peruntukannya, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), serta mendukung upaya mewujudkan distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.
"Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Robby.
