Gambar ilustrasi kekerasan terhadap jurnalis. Dok Google
Banda Aceh (Aentenews) - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), mengutuk kasus kekerasan yang menimpa tiga wartawan/jurnalis saat meliput aksi penolakan Pergub No 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh, 13 Mei 2026.
Di Banda Aceh, Jumat, Koordinator KKJ Aceh Rino Abonita, menyatakan mengutuk setiap perbuatan yang mengarah kepada kekerasan jurnalistik, seperti mengintimidasi, memaksa menghapus produk jurnalistik, dan merampas alat kerja, atau aksi-aksi lain yang bertentangan dengan spirit, nilai-nilai, serta prinsip dari kemerdekaan pers.
"Aparat keamanan agar menghormati kerja-kerja jurnalistik demi tegaknya kebebasan pers sebagai bagian dari implementasi hak publik untuk mengetahui (rights to know)," katanya dalam siaran pers yang diterima, Sabtu.
Untuk itu, KKJ mendesak Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah, agar menindak setiap anggotanya yang telah menodai konstitusi, termasuk Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 yang notabene mengatur implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian agar segera memulai serangkaian proses hukum, termasuk mendata siapa saja aparat keamanan yang terlibat atas tindak kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi penolakan Pergub JKA, mengingat peristiwa ini merupakan delik umum yang diatur jelas dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Siapa pun yang merasa keberatan dengan sebuah produk jurnalistik atau pemberitaan, maka dapat menggunakan mekanisme seperti yang telah diatur di dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni dengan menggunakan hak jawab atau hak koreksi.
