"Saya mendorong pemerintah daerah yang wilayahnya masih berstatus kuning, terutama Gayo Lues dengan 26 lokasi dan Subulussalam dengan 4 lokasi, agar segera menuntaskan proses negosiasi lahan," tegas Safrizal.
Menurut data Posko PRR Wilayah Aceh, kendala utama di Gayo Lues adalah terkait belum adanya biaya pembebasan lahan milik masyarakat. Selain itu, Safrizal juga meminta atensi khusus untuk 3 titik lahan bermasalah di Aceh Tamiang agar tidak menghambat distribusi bantuan kepada warga.
"Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi soal memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman. Masalah pembebasan lahan jangan sampai menjadi penghambat hak masyarakat," pungkasnya.
Di sisi lain, Posko Wilayah PRR Aceh juga masih menunggu usulan dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat yang hingga saat ini datanya belum diterima. Sedangkan Nagan Raya dan Aceh Singkil secara resmi melaporkan tidak mengusulkan pembangunan Huntap Komunal.
Aentenews by Ampelsa
