Banda Aceh (Aentenews) - Pemerhati Lingkungan Aceh DR Ir TM Zulfikar ST MP IPU menilai bahwa Menteri Kehutan dan seluruh pejabat yang berwenang dengan urusan kehutanan baik di pusat maupun daerah layak dimintai pertanggungjawabannya atas bencana banjir dan longsor, khususnya di Aceh.
Menteri Kehutanan dan seluruh pejabat yang bertanggung jawab atas urusan kehutanan baik di pusat maupun daerah memang layak dimintai pertanggungjawaban secara institusional, terkait bencana banjir dan longsor yang menimpa sejumlah daerah, tegasnya di Banda Aceh, Jumat.
"Banjir dan longsor yang berulang di berbagai wilayah Indonesia bukanlah semata-mata fenomena alam, melainkan cerminan dari pengelolaan hutan yang belum efektif, " kata TM Zulfikar yang juga Dosen Teknik Lingkungan Universitas Serambi Mekkah.
Sebab, pertama, kementerian dan jajaran pejabat kehutanan memiliki mandat untuk menjaga fungsi ekologis hutan. Bila terjadi deforestasi masif, pembukaan lahan tanpa kajian lingkungan yang memadai, atau pembiaraan terhadap praktik ilegal seperti pembalakan liar, maka itu menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan, perencanaan, atau penegakan aturan. Kelemahan struktural semacam inilah yang patut dipertanggungjawabkan.
Kedua, bencana seperti banjir dan longsor sering kali terkait dengan tata kelola hutan yang tidak adaptif terhadap perubahan iklim. Pejabat kehutanan seharusnya memprioritaskan kebijakan yang memperkuat konservasi, restorasi lahan kritis, dan pengendalian kerusakan hutan.
"Jika kebijakan tersebut tidak berjalan atau tidak berdampak, maka evaluasi kinerja dan akuntabilitas menjadi keharusan, " ujarnya menegaskan.
Ketiga, tanggung jawab tersebut bukan berarti menuduh individu tertentu secara personal tanpa bukti, melainkan melihat bahwa institusi yang mengurus hutan memiliki peran kunci dalam mencegah atau memperparah risiko bencana. Ketika kerusakan hutan berlanjut, wajar jika publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan dan kebijakan yang ada.
