“Tim teknis akan mengawasi seluruh pengerjaan pembangunan huntap di Aceh Timur. Kita ingin kualitas bangunan yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan yang diharapkan,” tegasnya.
Selain huntap in situ, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga terus mendorong penyelesaian pembangunan huntap komunal di sejumlah wilayah yang masih menghadapi kendala, khususnya terkait kesiapan lahan.
Bupati menjelaskan, salah satu kendala berada di Kecamatan Idi Rayeuk, khususnya lahan yang berkaitan dengan aset PJKA. Pemerintah daerah masih menunggu surat dari pemerintah pusat terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan lahan tersebut kepada pemerintah daerah.
“Untuk huntap komunal memang masih ada beberapa kendala, terutama terkait lahan. Di Idi Rayeuk kita masih menunggu surat dari Jakarta mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan tanah kepada pemerintah. Setelah itu, lahan akan kita serahkan kepada masyarakat penerima huntap komunal,” tambahnya.
Kondisi serupa juga masih ditangani di sejumlah wilayah lainnya, termasuk Serbajadi dan Kecamatan Simpang Jernih.
Untuk pembangunan huntap di Lokop, kata Bupati, akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sementara pembangunan di Serbajadi akan melibatkan PKP dan BNPB.
Di sejumlah kecamatan lainnya, pemerintah daerah juga telah mengarahkan inventor untuk membangun rumah contoh masing-masing sebanyak 10 unit. Rumah contoh tersebut antara lain diarahkan di Kecamatan Madat, Indra Makmur, Peureulak Barat, serta sejumlah kawasan di pesisir timur Aceh Timur.
Aentenews by Ampelsa.
