"Anggaran dan lokasi sudah kami siapkan. Kami juga sudah duduk bersama dengan para pemilik tanah. Sekarang tinggal melengkapi administrasi dan dokumen kepemilikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," ujar bupati Aceh Timur.
Menurut Bupati, setelah proses administrasi lahan selesai, pada Agustus 2026 tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dijadwalkan turun langsung ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan sekaligus memberikan arahan teknis terkait pembangunan huntap beserta fasilitas umum pendukung.
"Kita targetkan administrasi lahan selesai terlebih dahulu. Setelah itu tim kementerian akan datang melakukan pengecekan lokasi dan memberikan petunjuk teknis pembangunan huntap serta fasilitas umum lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Keuchik Gampong Lokop, Eje, S.T., mengaku bersyukur karena pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat korban banjir.
"Alhamdulillah, hari ini kami bisa duduk bersama Pak Bupati dan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Serba Jadi. Kami berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan karena warga saat ini masih tinggal di hunian sementara yang kondisinya sangat terbatas," katanya.
Ia menambahkan, masyarakat juga berharap pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung menuju kawasan relokasi, seperti jembatan menuju Ujung Karang serta peningkatan jalan menuju permukiman baru agar aktivitas masyarakat tidak lagi terkendala.
Terkait proses pembebasan lahan, Eje memastikan tidak ada persoalan dengan para pemilik tanah."Alhamdulillah tidak ada masalah dengan pemilik lahan. Yang sedang kami lengkapi hanya administrasi kepemilikan tanah.
Aentenews by Ampelsa.
