“Kami tidak mau tahu apapun alasan managemen perusahaan. Yang kami tahu sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, korban PHK wajib mendapatkan pesangon,” ucap Tedi.
Jika tidak ada kepastian atau itikat baik dari perusahaan maka organisasi FSPPP-SPSI mengancam akan menutup portal/palang PT PD PATI agar tidak bisa memasarkan produksi kelapa sawit sampai pesangon karyawan direalisasikan.
Sekjen PC FSPPP-SPSI Kabupaten Aceh Tamiang, Adriadi menjelaskan aksi demo ini didasari terkait PHK sepihak sejak tanggal 25 November 2024, yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran hak normatif di antaranya berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan pergantian hak selama karyawan mengabdi.
Masalah tersebut sebelumnya menurut Adriadi sudah dilakukan mediasi di Disnaker dan Transmigrasi Aceh Tamiang, kemudian RDP di Komisi IV DPRK sebanyak tiga kali pertemuan dengan dihadiri pejabat eksekutif.
“Pihak PT PD PATI terkesan tidak memilki itikad baik berani mengabaikan pemerintah daerah. Terbukti petinggi perusahaan yang berada di Kantor Medan sudah diundang tapi sekali pun tidak hadir,” ungkap Adriadi.
Akhirnya lanjut Adriadi, berdasarkan hasil rapat seluruh PUK FSPPP-SPSI se-Kabupaten Aceh Tamiang sepakat menggelar aksi demonstrasi. Selain pesangon, delapan karyawan korban PHK juga menuntut pembayaran upah/gaji yang tertunggak selama dalam perselisihanni dan bayar BPJS Ketenagakerjaan yang tertunda.
Sementara itu Manager PT PD PATI, Lim Herpim Marpaung mengatakan, saat ini owner PT PD PATI sedang berada di kantor pusat Medan tidak dapat hadir menemui para pengunjuk rasa.
Lim Herpim Marpaung sudah mencoba menghubungi pemilik perusahaan namun ponsel bosnya itu sedang tidak aktif. Namun dia memastikan perusahaan tidak punya uang untuk membayar pesangon.
