Bagi masyarakat Laweung dan Pidie, persoalan itu memiliki dimensi yang lebih dekat. Proyek industri bukan sekadar angka investasi di atas kertas, tetapi menyangkut harapan terhadap pekerjaan dan perubahan ekonomi kawasan.
Karena itu, Teguh meminta pemerintah tidak berhenti pada pernyataan bahwa proyek tersebut akan dikaji atau dicarikan solusi.
Yang dibutuhkan, menurut dia, adalah kepastian dan langkah nyata.
Pemerintah harus menjelaskan apa yang membuat proyek tersebut terhenti, siapa saja pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, berapa kebutuhan investasi untuk melanjutkannya, serta bagaimana model pengelolaan yang paling memungkinkan.
Jika terdapat persoalan investasi, pemerintah perlu memfasilitasi jalan keluarnya. Jika terdapat kendala regulasi, harus dicari solusi hukum. Bila persoalannya berkaitan dengan kelayakan ekonomi, kajian yang terbuka dan terukur perlu dilakukan.
“Persoalan ini benar-benar harus mendapatkan perhatian bersama dan segera ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi kemandirian maupun ketahanan daerah,” ujar Teguh.
Kelangkaan semen pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar soal barang yang sulit ditemukan di toko bangunan. Ia membuka pertanyaan yang lebih besar: mengapa daerah yang memiliki potensi industri sendiri masih rentan ketika pasokan terganggu? Pertanyaan itu kini mengarah kembali ke Laweung. Dan pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk memberikan jawaban jika diinginkan.
