Jakarta (Aentenews) -Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) jenjang pendidikan menengah tahun 2026 sebagai gerakan nasional mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pembelajaran melalui proses berkesinambungan, mulai dari penjangkauan, pendampingan, hingga memastikan mereka dapat bertahan menyelesaikan pendidikan.
SPMB PJJ dirancang sebagai paradigma baru layanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan anak, khususnya bagi sekitar 2,4 juta ATS usia 16–18 tahun yang menghadapi berbagai hambatan mengakses pendidikan.
Kemendikdasmen meluncurkan SPMB PJJ tersebut sebagai paradigma baru layanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan anak, yang menghadapi berbagai hambatan mengakses pendidikan.
Membuka Webinar Nasional Pencanangan SPMB PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, Sabtu (4/7/2026), mengatakan negara harus mengubah cara pandang dalam menghadirkan layanan pendidikan.
"Selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan anak yang datang ke sekolah. Akan tetapi, hari ini kita harus berani melakukan perubahan paradigma untuk anak-anak yang mengalami hambatan akses pendidikan bahwa negara harus hadir mendekati dan menjemput mereka. Karena pendidikan yang berkeadilan bukan berarti memberikan layanan yang sama kepada semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya," kata Suharti.
Menurutnya, jutaan ATS perlu segera dijangkau agar tidak semakin jauh dari layanan pendidikan. "Tugas kita adalah untuk menjangkau mereka kembali ke sekolah dan memastikan mereka menyelesaikan pendidikannya sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depan," ujarnya.
Suharti menambahkan, transformasi melalui PJJ membuat sekolah tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik, melainkan menjadi ekosistem pembelajaran yang mampu hadir sesuai kondisi setiap anak. "Kita ingin memastikan tidak ada anak yang terlalu jauh untuk dijangkau, tidak ada mimpi anak Indonesia yang terhenti karena keterbatasan layanan pendidikan," tegasnya.