"Pembangunan itu harus tetap berjalan demi kesejahteraan rakyat, tetapi wajib patuh pada aturan perlindungan alam. Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama, kepatuhan ini justru akan melahirkan ekosistem baru berupa green jobs dan green economy," tambah Menteri Jumhur.
Sebagai wujud nyata Gerakan Tobat Ekologis Nasional, pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah konkret, di antaranya penanaman 2 miliar pohon termasuk rehabilitasi mangrove, pemulihan lahan kritis, pengendalian pencemaran sungai, peningkatan kepatuhan industri dalam pengelolaan limbah, serta penguatan tanggung jawab pelaku usaha sektor ekstraktif untuk merehabilitasi kawasan pascatambang.
Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi krisis lingkungan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, institusi keuangan, dan masyarakat sipil menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan.
"Krisis lingkungan yang masif tidak akan bisa diselesaikan jika pemerintah, pelaku bisnis, institusi keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia, serta komunitas masyarakat sipil bergerak sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektor kunci utama mengembalikan harkat dan martabat bumi pertiwi," tutur Sudirman Said.
Menutup kuliah umum, Menteri Jumhur menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi dalam mempercepat pemulihan lingkungan hidup. Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, KLH/BPLH optimistis Gerakan Tobat Ekologis Nasional dapat menjadi fondasi menuju pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
Aentenews by Ampelsa