Banda Aceh – Pemerintah Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 pada Selasa (25/3/2025). Acara yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.
Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, dalam sambutannya menegaskan bahwa RKPA 2026 akan berorientasi pada peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
"Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyepakati permasalahan awal pembangunan, menentukan prioritas daerah, serta menyelaraskan program pembangunan dengan target provinsi," ujar Nasir.
Pemerintah Aceh mencatat capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tingkat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 12,64 persen, mengalami penurunan sebesar 1,59 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 14,23 persen.
"Meski menunjukkan tren positif, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan inovasi serta strategi intervensi yang lebih efektif untuk terus menekan angka kemiskinan," tambahnya.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan sosial, mendorong peningkatan pendapatan keluarga, serta memperluas akses pendidikan guna memutus rantai kemiskinan. Nasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memastikan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
"Dengan semangat kebersamaan, kita harus bekerja sama, menyatukan visi, serta membangun sinergi agar RKPA 2026 benar-benar menjadi instrumen yang mampu mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tutupnya.