Ia menambahkan, keterbukaan dan kerja sama yang erat bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan menyangkut kemaslahatan masyarakat luas serta percepatan berbagai program strategis di Aceh.
Melalui kemitraan yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan DPRA, pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2025 diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Aceh.
“Kami memohon kerja sama yang baik. Mari bersama-sama kita bekerja dan membangun Aceh menjadi lebih baik. Sebagai rapat perdana saya selaku Plt Sekda, kami sangat terbuka dan memohon masukan serta saran dari teman-teman di DPRA,” pungkasnya. //Redaksi.