Acara itu dihadiri 31 SKPA yang berada dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 14 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, 10 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, tim sekretariat Satu Data Aceh, dan perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh.
Sekda Nasir, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra menguraikan tentang pentingnya data yang akurat, muthakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ia menambahkan, bahwa tantangan Satu Data Aceh saat ini bukan lagi sekadar bagaimana menyediakan data, tetapi bagaimana memastikan data yang kita gunakan adalah data yang sama, benar, mutakhir, mudah diakses, dan tersedia pada saat dibutuhkan.
“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” kata Sekda Nasir.
Bahkan, Sekda Nasir mengatakan, dalam pelaksanaan berbagai program Pemerintah Pusat di Aceh, pernah menghadapi kondisi ketika data atau capaian kegiatan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga menjadi pertanyaan di daerah, karena data tersebut belum sepenuhnya teridentifikasi atau tersinkronisasi dengan data Pemerintah Aceh.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan data bukan hanya persoalan teknis atau administrasi. Data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program, bahkan komunikasi public,” katanya.
Karena itu, ia mengatakan, Satu Data Aceh harus didorong dari sekadar membangun sistem menjadi membangun satu ekosistem data. “Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” katanya.
“Yang kita butuhkan adalah kejelasan siapa pemilik data, siapa yang memproduksi dan memutakhirkan, bagaimana standar dan definisinya, kapan data diperbarui, bagaimana data dapat diakses, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas data tersebut.”
Karena ita, ia meminta, Forum Satu Data Aceh harus menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, menyelaraskan standar dan definisi data, mengintegrasikan berbagai sumber data, serta memastikan kebutuhan data dapat tersedia secara cepat, akurat, dan berkelanjutan,” katanya
Mengutip pesan Gubernur Mualem, bahwa: “Kita boleh memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut mudah ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan.”
“Begitu pula, banyaknya aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila data di dalamnya tidak terintegrasi. Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya.” //Redaksi.