Banda Aceh (Aentenews) - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau sapaan akrab Mualem, menyatakan salah satu program yang wajib diwujudkan sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital maka dibutuhkan data yang terintegrasi, diperbaharui secara berkala dan disajikan dengan cepat serta konsisten.
“Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan, sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” tegasnya seperti disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12/8).
Gubernur Mualem, kata Nurlis, menaruh perhatian terhadap pengembangan Program Satu Data Aceh sebab menjadi bagian fundamental dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030. Platform tersebut juga menjadi bentuk konkret implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Itulah sebabnya, Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem sudah memberi arahan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, untuk terus memantau perkembangan pengembangan Program Satu Data Aceh.
Sikap Gubernur Mualem ini juga disampaikan kembali dalam Forum Satu Data Aceh yang dilaksanakan di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, pada Selasa (11 Agustus 2026).
Forum Satu Data Aceh diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda) berkolaborasi dengan Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA).
“Tujuanya untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan prmbangunam yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” kata Nasir.