Banda Aceh (Aentenews) -Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui kebijakan relaksasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dukungan pemerintah itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, di Aceh Tengah, Jumat (8/5/2026).
Kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN ke Aceh Tengah dan termasuk Bener Meriah itu untuk memastikan efektivitas program pemulihan pascabencana , sekaligus mendorong penguatan rantai pasok komoditas unggulan daerah.
Ia mengatakan, relaksasi tersebut meliputi restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan/atau suplesi, kemudahan administratif dalam proses restrukturisasi maupun pengajuan penyaluran KUR, serta suku bunga/marjin nol persen pada tahun 2026 dan tiga persen pada tahun 2027.
Dalam kunjungan kerja itu, pemerintah bersama pihak terkait juga melaksanakan diskusi serta monitoring dan evaluasi (monev) terhadap debitur penerima fasilitas KUR pascabencana dari PT Bank Syariah Indonesia yang saat ini telah kembali melanjutkan usahanya secara bertahap.
Dalam diskusi tersebut, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga dan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar menyampaikan harapan agar seluruh penyalur KUR dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penyaluran KUR sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian daerah dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.
Hingga 30 April 2026, tercatat penyaluran KUR di Provinsi Aceh telah mencapai Rp1,01 triliun. Sementara itu, penyaluran KUR di Kabupaten Aceh Tengah tercatat Rp33,63 miliar dan di Kabupaten Bener Meriah tsebesar Rp19,79 miliar.