Banda Aceh (Aentenews) - Ketua Tim Komisi III DPR RI, Muhammad Rano Alfath, menyampaikan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan langkah besar dalam reformasi hukum nasional, sehingga implementasinya membutuhkan pemahaman mendalam bagi seluruh aparat penegak hukum.
“KUHP dan KUHAP yang baru memuat banyak terobosan. Oleh karena itu, penerapannya tidak bisa dilakukan secara biasa, dibutuhkan kehati-hatian, pemahaman yang utuh, serta pendekatan yang lebih humanis,” kata Muhammad Rano Alfath kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh, Jumat, 10 April 2026.
Kegiatan itu berlangsung di Aula Presisi Polda Aceh dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI, Muhammad Rano Alfath, bersama rombongannya terdiri dari Irjen Pol. (Purn) Drs. Rikwanto, Mercy Chriesty Barends, S.T, Mangihut Sinaga, Bimantoro Wiyono, S.H, H. Teuku Ibrahim dan Kapolda Aceh dan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah.
Muhammad Rano mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan sekaligus evaluasi terhadap implementasi KUHP dan KUHAP yang baru, guna memastikan sistem penegakan hukum berjalan lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara, terutama untuk kasus-kasus ringan. Menurutnya, tidak semua persoalan hukum harus diselesaikan melalui jalur pidana.
“Kita tidak ingin lagi masyarakat kecil harus menjalani hukuman penjara hanya karena perkara ringan. Penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan, termasuk melihat niat atau mens rea dari suatu perbuatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses penahanan harus dilakukan secara selektif dan tidak sembarangan, seiring dengan adanya pembaruan dalam KUHAP.