Foto Aentenews by Ampelsa
Banda Aceh (Aentenews)- Aparat Sipil Negara (ASN) ASN Kabupaten Aceh Besar, Anita bersama kuasa hukumnya, Zulfan mengklarifikasi informasi negatif yang berkembang di publik terkait keikutsertaannya pada proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan pemerintahan Aceh.
Kuasa hukum Anita, menjelaskan seleksi JPT Pratama yang diikuti kliennya itu merupakan proses administrasi kepegawaian, bukan proses peradilan pidana maupun penilaian moral di ruang publik.
Pernyataan klarifikasi terkait isu negatif terhadap ASN Anita itu disampaikan kuasa hukumnya Zulfan saat menggelar konprensi pers di Banda Aceh, Selasa (20/1).
Menurut Zulfan, Anita memenuhi haknya sebagai warga negara dalam mengikuti seleksi JPT sebagaimana pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa hak tersebut tidak gugur oleh stigma atau opini publik sepanjang tidak mendapat larangan tegas dalam peraturan perundang undang.
“Hari ini seharusnya klien saya (Anita) mengikuti tes seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Aceh. Namun, batal karena panitia pelaksana JPT menyatakan Anita tidak boleh mengikuti seleksi JPT tersebut,” kata kuasa Hukum Zulfan.
Sementara Anita, ASN Aceh Besar menjelaskan, sekitar seminggu lalu pengumuman kelulusan persyaratan administrasi keluar dan saya dinyatakan lulus untuk mengikuti tahapan selanjutnya tes JPT.