Safrizal mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri telah menanyakan pemanfaatan dana transfer setiap provinsi bagi daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ia juga memaparkan bahwa seluruh rekening pemerintah daerah di Aceh yang terdampak banjir telah dibagikan kepada pemerintah daerah lain untuk memudahkan penyaluran bantuan.
"Jika muncul kendala keuangan, BPKP dan Aspidsus Kejati siap mendampingi," kata Safrizal.
Pada rapat itu, ia menyebut Jawa Timur telah menandatangani SPM bantuan sebesar Rp3 miliar untuk Aceh, dan diperkirakan bantuan dari provinsi lain bisa mencapai Rp20 miliar untuk Aceh.
“Dana yang dikirim oleh pemda lain ke Aceh harus segera dibelanjakan untuk masyarakat. Pemerintah Aceh sendiri tahu apa kebutuhan masyarakatnya saat ini,” kata Safrizal.
Tanggap darurat bencana Aceh akan berakhir 11 Desember 2025. Namun Safrizal menilai perpanjangan diperlukan agar penanganan tetap efektif.
“Kalau memang perlu perpanjang dua minggu, maka perpanjang. Tanggap darurat memudahkan akses sumber daya dan mempercepat tindakan,” ujarnya.
Safrizal menegaskan, meski status bencana nasional tidak ditetapkan, penanganan Aceh menjadi prioritas nasional atas perintah Presiden.
Rapat itu dihadiri unsur TNI–Polri, BPKP, Kejaksaan Tinggi Aceh, serta seluruh kepala SKPA.//Redaksi.