Banda Aceh (Aentenews) - Wakil Gubernur Aceh Fadhulullah, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mewujudkan tata kelola kelapa sawit yang baik, bebas deforestasi guna memenuhi standar perdagangan global.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka forum diskusi bertajuk “Mengembangkan dan Melindungi Ekonomi Kelapa Sawit: Perbaikan Tata Kelola dan Rantai Pasok” di salah satu hotel bintang lima di Banda Aceh, Selasa (12/8).
Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan Aceh yang mencakup lebih dari 3,5 juta hektare, termasuk ekosistem Leuser dan Ulu Masen, sebagai penyangga iklim, penyerap karbon, dan sumber air bersih.
Diskusi tersebut dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda serta beberapa perwakilan Kedutaan Besar negara luar lainnya, Kementerian PPN/Bappenas, pimpinan instansi terkait di Aceh, lembaga internasional, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
“Kelapa sawit adalah komoditas unggulan yang telah menjadi bagian penting perekonomian Aceh. Namun, keberlanjutan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi. Kita harus memperkuat tata kelola, meningkatkan produktivitas, memperbaiki rantai pasok, dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Fadhlullah.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Aceh telah meluncurkan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2045 yang menekankan produksi tanpa deforestasi, keterlibatan petani swadaya, kemitraan multipihak, serta akses pembiayaan hijau.
Wakil Gubernur berharap forum ini menjadi wadah kolaborasi untuk membangun sektor kelapa sawit yang menguntungkan, ramah lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Keberhasilan Aceh akan ditentukan oleh kemauan kita berbagi pengetahuan, menyatukan visi, dan berpegang pada prinsip keberlanjutan,” tegasnya.