Tapaktuan (Aentenews) - Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Irhafa Manaf, mendesak Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh (KPA-PA) segera duduk bersama guna mencari solusi atas polemik keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang belakangan memicu keresahan masyarakat.
Politisi yang akrab disapa Panglima Ir itu menegaskan, persoalan JKA tidak boleh berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan hingga berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat Aceh.
“JKA ini menyangkut hak dasar dan keselamatan rakyat. Jangan sampai persoalan anggaran berubah menjadi panggung politik yang akhirnya membuat masyarakat kecil menjadi korban,” kata Irhafa Manaf di Tapaktuan, Sabtu (16/5).
Ia menilai KPA-PA sebagai representasi kekuatan politik lokal Aceh memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk ikut menjaga keberlanjutan program kesehatan tersebut.
“Saya berharap KPA-PA dapat duduk bersama membahas persoalan JKA secara serius dan terbuka. Ini bukan soal kepentingan elite atau kelompok tertentu, tetapi menyangkut kepentingan seluruh rakyat Aceh,” ujarnya.
Irhafa juga mengingatkan agar polemik JKA tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang justru memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
“Kita tidak ingin mahasiswa, masyarakat miskin, dan warga di pelosok menjadi korban tarik-menarik kepentingan. Jangan ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk membangun kegaduhan politik,” katanya.
