Selain itu, program SIADULIM dan PDKT Kito disiapkan untuk mendesentralisasi layanan di wilayah barat dan timur, seperti Kluet Utara dan Labuhan Haji Timur, guna mengurai antrean panjang di kantor pusat.
Meski berbasis teknologi dan sistem baru, Bupati Mirwan mengingatkan jajarannya agar inovasi ini tidak hanya menjadi seremoni di atas kertas. Ia mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk melakukan pembaruan fungsi secara berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilan inovasi adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” tegas Bupati.
Melalui percepatan layanan ini, Pemerintah Aceh Selatan berupaya mengubah stigma birokrasi lamban menjadi layanan yang inklusif dan responsif, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini minim akses.//Aentenews by Ade Dirgantara
