Jakarta (Aentenews) - Pemerintah mempercepat penyiapan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera tahun 2027 senilai Rp42 triliun agar pekerjaan dapat berlanjut sejak awal tahun.
Langkah ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pemulihan yang menjadi kebutuhan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga segera menyiapkan pengajuan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
Penyelesaian dokumen dan persetujuan lebih awal diharapkan dapat mempercepat pengadaan sehingga masyarakat tidak harus menunggu lebih lama untuk memperoleh manfaat pembangunan di wilayah terdampak bencana Sumatera.
“Kalau seandainya baru diajukan Januari, kemudian di-approve-nya bulan April, Januari sampai April itu akan terjadi kekosongan, kevakuman. Ini yang kita tidak harapkan karena masyarakat membutuhkan kecepatan untuk pemulihan,” kata Tito usai rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dalam Rencana Induk PRR, kebutuhan anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp39,1 triliun, sedangkan anggaran yang diterima dari Kementerian Keuangan mencapai Rp29,9 triliun. Sejumlah kementerian dan lembaga menyesuaikan pengajuan kegiatan dengan mempertimbangkan kecukupan waktu pelaksanaan hingga akhir tahun.
Tito menyampaikan selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp9 triliun tersebut direncanakan untuk dilaksanakan bersama rencana anggaran 2027 sebesar Rp32,94 triliun. Dengan demikian, dukungan anggaran yang disiapkan untuk melanjutkan pemulihan pada tahun depan mencapai sekitar Rp42 triliun.
“Harapan kita, anggaran yang sudah di-breakdown, jangan sampai hangus. Karena itu sudah ada jelas titiknya untuk pemulihan jalan, rumah, tambak, sawah, dan lain-lain. Kalau dihanguskan, maka programnya hangus, enggak ada yang mengerjakan lagi, problemnya ada di lapangan,” ujarnya.
Menurut Tito, pemenuhan dokumen, pembahasan persyaratan teknis, dan proses lelang memerlukan waktu yang harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Karena itu, kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang perlu dipersiapkan lebih awal agar pelaksanaannya pada 2027 dapat berjalan sesuai jadwal.
Dengan persetujuan anggaran yang tepat waktu, proses lelang diharapkan dapat dimulai pada Januari dan pekerjaan fisik mulai bergerak pada Januari hingga Februari 2027. Bersamaan dengan persiapan tersebut, pemerintah daerah didorong memaksimalkan sisa waktu pelaksanaan 2026 untuk mempercepat program melalui anggaran yang telah tersedia.
Kesinambungan pekerjaan semakin penting karena pemulihan masih menghadapi bencana susulan. Di tengah rehabilitasi dan rekonstruksi, banjir serta longsor kembali terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Kabupaten Solok, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.
Artikel Terkait
50.396 Unit Rusak Berat Akibat Bencana Aceh Butuh Dibangun Baru