Selain membangun kapal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan armada modern tersebut. Pelatihan awak kapal dilakukan melalui sekolah-sekolah perikanan dan masyarakat pesisir di kawasan KNMP.
Sementara, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan tahap awal pembangunan difokuskan pada penyelesaian 50 unit kapal modern sepanjang 2026. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan rantai pasok material, peralatan, hingga kesiapan galangan kapal nasional.
"Membangun kapal harus benar benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional dan memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi. Kita harus siapkan semua mulai dari design ,bahan bakunya dan kelengkapan lainnya hingga kesiapan galangan kapal yang akan membangunnya," ujar Latif.
Program modernisasi armada ini juga mendapat dukungan internasional. Dalam kunjungan kenegaraan ke London awal tahun 2026, Pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan 1.500 kapal ikan Indonesia melalui kerja sama maritim kedua negara. Dukungan tersebut disampaikan langsung Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo di Downing Street.
Pemerintah menilai modernisasi kapal ikan menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ekonomi biru nasional. Kehadiran kapal modern diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan, memperluas jangkauan melaut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Bagi pemerintah, pembangunan ribuan kapal dan kampung nelayan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol perubahan arah kebijakan maritim nasional. Melalui program tersebut, pemerintah ingin memastikan nelayan Indonesia tidak lagi menjadi penonton di lautnya sendiri, melainkan menjadi pelaku utama dalam mengelola kekayaan laut nasional.
Aentenews by Ampelsa
