Menuduh anggota Demokrat melakukan “penyanderaan” melalui sikap mereka dalam shutdown pemerintahan, Wakil Presiden AS JD Vance pada Ahad (12/10) berkata, “Kami tidak akan bernegosiasi dengan pihak yang telah menyandera seluruh pemerintah federal atas perselisihan kebijakan layanan kesehatan.”
Sentimen publik semakin terpecah terkait kebuntuan ini. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters dan Ipsos pekan lalu menunjukkan bahwa 67 persen warga Amerika secara signifikan menyalahkan Partai Republik, dibandingkan dengan 63 persen yang menyalahkan Partai Demokrat.Seiring berlanjutnya kebuntuan antara Partai Demokrat dan Republik tanpa tanda-tanda penyelesaian, pemerintahan Trump telah memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di berbagai lembaga federal, termasuk Departemen Perdagangan, Pendidikan, Energi, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Keuangan.
Menurut laporan USA Today, hampir 750.000 pegawai federal telah dirumahkan untuk sementara ini dan diperintahkan untuk tidak masuk kerja. Sementara pegawai lainnya, termasuk personel militer dan petugas pengatur lalu lintas udara, diwajibkan tetap bekerja tanpa dibayar hingga kesepakatan anggaran tercapai.
Pemerintah AS telah mengalami 15 kali shutdown sejak 1980. Shutdown selama 35 hari pada 2018 hingga 2019, yang dipicu oleh penolakan Partai Demokrat terhadap usulan pendanaan Presiden Trump untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, merupakan shutdown pemerintahan terlama dalam sejarah AS. Shutdown tersebut memaksa sekitar 800.000 pegawai federal bekerja tanpa gaji atau cuti tanpa bayaran (unpaid leave).
“Kita sedang menuju salah satu shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika,” ujar Johnson, pemimpin anggota parlemen dari Partai Republik, seiring kebuntuan saat ini menunjukkan minimnya tanda-tanda penyelesaian.//Redaksi
Sumber: indonesiawindow.com