"Semestinya korwil BGN yang wajib menekankan agar SPPG itu segera mengurus apa yang menjadi kekurangan dalam persyaratan SLHS," kata Yulimir.
Adapun 13 SPPG yang telah memperoleh SLHS yakni SPPG Tengah Baru Labuhanhaji, SPPG Bukit Gadeng, SPPG Insani Jeumpa Sehat, SPPG Tanjung Harapan Meukek, SPPG Pante Geulima Labuhanhaji Barat, SPPG Lhok Aman Meukek, SPPG Gampong Baro, SPPG Samadua, SPPG Seunebok Punto, SPPG Ujung Padang Asahan, SPPG Lhok Pawoh Sawang, SPPG Tutong Labuhanhaji Barat, dan SPPG Suaq Bakung Kluet Selatan.
Sementara itu, sebanyak 18 unit SPPG lainnya masih menjalani proses pemenuhan persyaratan sertifikasi.
Koordinator Wilayah BGN Aceh Selatan, Yona Violiska, membenarkan bahwa baru 13 SPPG yang telah mengantongi SLHS. Menurut dia, sejumlah dapur MBG masih harus melengkapi persyaratan teknis, termasuk izin kesehatan lingkungan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
"benar 13 SPPG yang telah mengantongi SLHS, sisanya masih dalam proses, hal ini disebabkan oleh beberapa SPPG yang belum memenuhi Izin Kesehatan Lingkungan (IKL), IPALnya, jadi ada yang harus diperbaiki, yang pastinya koreksi-koreksi dari dinkes lah, jika sudah memenuhi syarat baru bisa dikeluarkan," ucap Yona.
Ia mengatakan perkembangan pengurusan SLHS terus dipantau oleh tim Pemantauan Pengawas (Tauwas) BGN melalui laporan berkala dari daerah.
"Kami ada diminta pelaporan dari Tauwas terkait berapa jumlah SPPG yang mengantongi SLHS dan berapa yang belum, untuk yang belum mengantongi bisa melampirkan surat pengurusan SLHS, semestinya terkait SLHS ini Dinkes yang seharusnya memberikan waktu kepada SPPG, apa-apa saja yang masih terdapat kekurangan agar segera dilengkapi," tutur Yona.
Yona menambahkan, kewenangan terkait pemberian sanksi terhadap SPPG yang belum memenuhi standar berada pada BGN pusat. Pihaknya di daerah hanya bertugas menyampaikan kondisi dan perkembangan di lapangan.