Seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung pemerintah, mulai dari seragam, makan, tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Hal ini bertujuan menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama anak putus sekolah.
“Tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah. Semua sudah difasilitasi oleh negara. Tinggal bagaimana anak-anak ini memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Meski demikian, kurikulum yang diterapkan tetap mengacu pada kurikulum nasional, dengan penguatan pada aspek karakter, kedisiplinan, serta pembinaan mental dan spiritual.“Di Sekolah Rakyat, pembinaan karakter justru lebih kuat dan anak didik dibentuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan memiliki daya juang tinggi,” ujarnya.
Rahmawati juga optimistis lulusan Sekolah Rakyat memiliki peluang besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“Kita ingin mereka tidak hanya lulus, tetapi juga memiliki masa depan yang lebih baik. Bahkan kita harapkan bisa melanjutkan ke universitas dan menjadi generasi unggul,” katanya.
Program Sekolah Rakyat turut diintegrasikan dengan berbagai program sosial lainnya, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga keluarganya.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida, menjelaskan bahwa proses seleksi peserta didik dilakukan secara ketat dan transparan melalui verifikasi dan validasi langsung ke lapangan.
“Peserta harus berasal dari keluarga desil 1 dan 2. Pendamping sosial turun langsung ke rumah untuk memastikan kondisi ekonomi, sekaligus melihat komitmen keluarga dan anak untuk melanjutkan pendidikan,” ungkapnya.