“InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujar pria yang pernah menjabat Panglima Gerakan Aceh Merdeka saat Aceh dilanda konflik bersenjata.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah juga menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, ia berharap perhatian pusat guna menstabilkan kondisi perekonomian Aceh.
Wagub Fadhlullah juga memaparkan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga kini mencapai 45 persen. Harapannya agar semua bupati dan wali kota terus memacu realisasi anggaran tersebut.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” ujar Wagub.
Sementara Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional bahwa dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 di antaranya sudah kembali fungsional secara normal.
Tito juga menekankan adanya sejumlah indikator pemulihan lintas sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas. Sektor pertanian, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan terdampak.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Ditegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya pengembalian skema dua persen mulai tahun mendatang, guna mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh.